Babak Baru Perseteruan KPK dan Polri, Episode 3 Cicak Vs Buaya

Sumber: Bambang Widjajanto Saat di Tahan oleh Bareskrim Mabes Polri pagi tadi (sumber:rimanews)

SULIT memang untuk tidak mengaitkan kalau ada perseteruan serius antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Polri. Penangkapan Bambang Widjojanto selaku wakil ketua KPK oleh jajaran POLRI adalah gambaran jika kedua institusi ini kembali pecah. Sebab, selang waktu yang tidak begitu lama KPK lebih dulu menetapkan calon Kapolri Budi Gunawan sebagai tersangka dugaan kepemilikan rekening gendut. Polri kembali menangkap dan menetapkan salah seorang pimpinan KPK sebagai tersangka kasus pemberian keterangan palsu di Mahkamah Konstitusi pada tahun 2010 silam. Keterangan itu terkait dengan Pemilu kepala daerah Kabupaten Waringin Barat Kalimantan Tengah yang saat itu Bambang Widjojanto menjadi penasehat hukum. Memang, perang kedua institusi penegak hukum ini sudah berlangsung sejak beberapa tahun lalu yang saat itu di kenal dengan istilah Cicak versus Buaya. Mungkinkah perseteruan antara Cicak VS Buaya lebih heboh dari perseteruan di babak pertama dan kedua? Kita nantikan di babak yang ketiga ini, perseteruan antara KPK dan Polri.

***

HARI Jum’at, di kenal dengan istilah “Jum’at Keramat” untuk menandai hari penting bagi para koruptor yang di panggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Alasannya, di hari Jum’at, Komisi Pemberantasan Korupsi kerap menahan para tersangka kasus korupsi. Namun berbeda di hari ini, Jumat pagi tadi salah seorang pimpinan KPK Bambang Widjojanto justru di tahan oleh Bareskrim Mabes Polri atas dugaan pemberian keterangan palsu di Mahkamah Konstitusi pada tahun 2010 lalu namun kasusnya baru di laporkan pada Januari 2015 saat ini. Bambang Widjojanto awalnya adalah seorang pengacara yang pernah memimpin Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan juga pendiri Kontras (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) bersama almarhum munir.

Terlepas dari perseturuan terkini yang makin memanas, sebenarnya kedua penegak institusi penegak hukum itu mempunyai ikatan yang sangat kuat. Sebab, ada banyak anggota penyidik di KPK adalah anggota Polri yang di tugaskan membantu KPK. Jadi KPK adalah bagian dari lembaga penegak hukum yang memiliki ikatan erat dengan Polri. Pada titik ini nampak KPK memiliki tingkat ketergantungan pada institusi Polri, sehingga kalau ada letupan konflik pasti menimbulkan efek yang sangat besar. Mungkin saja, masalahnya ada pada gengsi di kedua institusi ini sehingga tak ada titik temu antara KPK dan Polri ketika menghadapi setiap masalah. Jika di lihat, perseteruan di babak pertama antara KPK VS Polri relatif tidak menyentuh tataran penyidik KPK, sehingga letupannya tidak sampai melibatkan semua bagian di kedua institusi itu. Berbeda dengan perseteruan babak pertama dan kedua, maka perseteruan kali ini benar-benar dalam skala masif dengan melibatkan semua unsur baik itu di dalam KPK maupun di institusi Polri. 

Sumber: sorotnews.com

Carut-marut lembaga penegak hukum di tengah perseteruan antara KPK dan Polri yang kini bergulir kembali justru mengundang reaksi tajam dari masyarakat. Padahal selama ini, kita sangat mengharapkan kedua institusi hukum itu bisa berjalan bersama dalam memberantas korupsi. Sejauh ini, langkah-langkah KPK memerangi korupsi di nilai cukup baik. Tanpa pandang bulu, sekian banyak para pelaku kejahatan kemanusiaan lewat korupsi telah di tangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Tentu, kerja-kerja KPK juga termasuk kerja yang di bantu oleh Polri. Sayangnya, perseteruan kembali terjadi sehingga menimbulkan banyak pertanyaan atas wibawa kedua lembaga itu. Tentu dari perseteruan ini,  akan menguntungkan para koruptor yang masih duduk nyaman. Konflik ini bisa saja akan pelihara dan di manfaatkan oleh mereka para pelaku korupsi.

***

Penangkapan yang di lakukan oleh Bareskrim dari Mabes Polri Jumat pagi tadi terhadap Wakil Ketua KPK Bambang Widjajanto sudah pasti membuat suasana politik menjadi memanas. Presiden Jokowi mesti bertindak tegas secepat mungkin untuk mengatasi perseteruan di kedua institusi itu. Kita sangat mengharapkan, sang Presiden bisa bersikap netral dan memposisikan diri sebagai penengah. Jika di cermati, perseteruan antara KPK dan Polri lebih dominan adalah masalah politik ketimbang masalah hukum. Maka untuk penyelesaian masalah tersebut lebih dahulu di selesaikan adalah masalah poltik lalu kemudian masalah hukum. Jelas terlihat dari masing-masing yang bertikai terjadi pembunuhan karakter sehingga reaksi masyarakat timbul dari kebingungan masalah yang terjadi di kedua institusi itu.   

Konflik antara KPK dan Polri ibarat kakak beradik sedang bertengkar dan saling mengadukan masalah. Keduanya, saling curiga dan tak saling melengkapi. Mestinya kakak beradik ini bisa berkerjasama untuk menuntaskan berbagai masalah yang kini masif terjadi. Masih banyak tugas-tugas di kedua institusi ini yang belum terselesaikan. Namun kini justru energi itu di pakai dan terbuang percuma hanya untuk menyelesaikan masalah yang remeh temeh dan tak subtantif. Mestinya, kedua institusi itu tak mempertontonkan kenak-kanakan nya di hadapan publik dan segera mengakhiri perseteruan yang terjadi selama ini. 

Baubau, 23 Januari 2014