The Mahuze: Dari Penyerobotan Lahan Sampai di Paksa Tanam Padi

Sumber: watchdoc.co.id

SEBUAH film dokumenter persembahan dari Ekspedisi Indonesia Biru. Dua orang jurnalis asal Indonesia, Dandhy Dwi Laksono dan Suparta Arz dengan sengaja meninggalkan hiruk-pikuk perkotaan lalu melakukan petualangan di ujung timur Indonesia demi melihat dan memahami satu kenyataan sosial yang sungguh kontras dengan kehidupan banyak orang di perkotaan saat ini. Ekspedisi Indonesia Biru yang mereka bawa, telah mengungkap satu fakta sosial (social fact) dari banyaknya fakta-fakta lain yang sengaja disembunyikan. Kepelikan yang di alami masyarakat Bumi Cendrawasih sudah terjadi sejak lama. Sejak korporasi masuk lalu menghisap seluruh kekayaan tanah Papua. Sementara masyarakat pribumi hanya mendapatkan ampas dari keserakahan kapitalisme. Film dokumenter persembahan Ekspedisi Indonesia Biru telah menggugah kita untuk lebih memahami setiap persoalan yang selalu terjadi di berbagai daerah di tanah air.      

***

FILM ini berjudul “The Mahuzes”, menayangkan bagaimana perjuangan masyarakat sub marga dari suku Marind-anim yang mendiami merauke. Mahuze, adalah salah satu marga yang di kenal kental dengan agama dan adat istiadat yang kuat. Umumnya, rumah-rumah masyarakat marga Mahuze tersebar di dalam hutan di distrik Marid dengan kondisi sangat sederhana. Di gereja, mereka tak hanya beribadah, tapi juga menjadi tempat dimana mereka menyatukan berbagai persepesi dan pandangan tentang kehidupan. Misalnya ketika tanah-tanah mereka di serobot oleh perusahaan yang ingin menjadikan tanah mereka untuk membuka kebun kelapa sawit.

Sumber: youtube.com

Diketahui, luas tanah merauke kurang lebih 44.071 kilometer persegi dengan total jumlah penduduk sekitar 300.000 jiwa. Rencananya ketika perusahaan kelapa sawit di Marauke benar-benar jadi, maka mereka akan menerapkan pola sistem bagi hasil yang pembagiannya 80:20. Sudah barang pasti, 80 untuk perusahaan dan 20 untuk masyarakat pemilik tanah, dengan kontrak lahan selama 35 tahun. Namun, ruapanya tidak semudah itu, tawaran perusahaan tidak mencapai kesepakatan karena pola pembagian yang berbeda dari masyarakat. Sebab, masyarakat menginginkan pola pembagian harus di balik. Pastinya, perusahaan juga tak mau rugi seperti pola yang di usulkan masyarakat pemilik lahan.

Pada akhirnya, alat-alat berat perusahaan yang sudah membuka jalan, alat berat yang sudah terlanjur merobohkan banyak pohon, alat berat yang sudah jelas merusak hutan dengan berbagai jenis tanaman sebagai pangan, membuat geram masyarakat marga Mahuze lalu mendatangi para pekerja yang dengan angkuh masih berdiri diatas Buldozer. Para pekerja diminta secara baik-baik untuk segera keluar dari hutan dan membawa kembali alat-alat kerja mereka. Beberapa saat sebelum masyarakat marga Mahuze meninggalkan hutan, mereka mendirikan patok lalu berdoa dan melakukan ritual adat sebagai simbol atas penolakan masyarakat adat terhadap ekspansi perusahaan, juga bentuk intimidasi dari berbagai oknum yang sama sekali tak memiliki nurani.

Delapan hari kemudian setelah mereka mengusir pekerja perusahaan dari dalam hutan, masyarakat marga Mahuze mendapati papan dan patok yang menjadi simbol perlawanan itu telah di cabut dan dirusak entah siapa. Namun dugaan mereka, oknum dari pihak perusahaan lah yang melakukan pengurasakan. Bagi masyarakat marga Mahuze, hal ini menjadi masalah serius yang sudah masuk dalam penghinaan adat mereka. Karena adat telah dilecehkan, ritual adat pun kembali dilakukan. Masyarakat marga Mahuze lalu melakukan upacara tanam “Kepala Babi” sebagai ritual adat yang tertinggi. Ritual ini dilakukan, sebab kalau ini kembali tidak di indahkan, maka konsekuensinya adalah nyawa, bagi mereka yang melawan.      

Persoalan tidak hanya terjadi antara pihak perusahaan dan masyarakat saja, tapi juga menimbulkan ketegangan diantara masyarakat marga Mahuze. Seperti yang dikisahkan dalam film, masyarakat marga Mahuze mencurigai ada sebagian dari mereka yang mencoba melakukan pengkhianatan dengan menjual tanah kepada pihak perusahaan kelapa sawit. Dalam pertemuan yang membahas persoalan tanah itu, hadirlah sejumlah tokoh adat untuk menyelesaikan persoalan yang menimpa mereka. Pertemuan untuk mencari titik temu dan merapikan kembali keretakan yang sempat terjadi diantara pihak-pihak yang terlibat. Sampai pada akhirnya masalah tersebut terjawab dan selesai dengan jalan damai.

Film The Mahuez kemudian berlanjut pada persoalan hadirnya program pemerintah yang sebelumnya pernah digagas oleh sang mantan Bupati Johannes Gluba Gebze. Ia berniat akan membangkitkan ekonomi masyarakat meski pengelolaannya diserahkan ke swasta tetapi dikembangkan dengan model perkebunan. Skemanya, Merauke Integrated Rice Estate (MIRE). Usulan John disambut baik Jakarta, kran investasi dibuka. Tapi yang datang justru banyak pemain sawit, investasi di bidang pangan kurang peminat. Cara lain pun dilakukan pada tahun 2010 dengan berubah menjadi Merauke Intregated Food and Energy Estate (MIFEE) untuk memudahkan Sawit agar masuk sebagai sumber energi.

Pasca Presiden mengumumkan pembukaan sawah baru yang luasnya 1,2 juta hektar (ha) dan ditargetkan akan rampung dalam tiga tahun. Masyarakat Merauke kembali resah sebab daerah mereka dicanangkan menjadi lumbung pangan nasional. Memang, program ini menjadi Warning untuk pemerintah. Berbagai elemen lalu mempertanyakan kebijakan pemerintah soal kedaulatan pangan. Seperti yang saya kutip pada laman Facebook Ekspedisi Indonesia Biru, salah satu diantaranya adalah Direktur World Wildlife (WWF) Papua Benja V Mambai dalam sebuah forum mempertanyakan tentang kesediaan lahan seluas 1,2 ha untuk sawah baru di Merauke. Untuk di ketahui,

Sumber: acehkita.com

“Secara keseluruhan Kabupaten Merauke mempunyai luas 4,6 juta ha. 2,4 ha diantaranya daerah yang di lindungi, di dalamnya ada hutan lindung, taman nasional dan daerah resapan air. Benja Menerangkan, 228.000 ha (sudah masuk) cluster MIFEE, terdiri dari 16 perusahaan. 70.000 ha telah dimanfaatkan untuk lahan transmigrasi. 759.000 ha HTI, dikelola sembilan perusahaan. 221.000 ha dikuasai delapan perusahaan sawit. 17 perusahaan tebu dengan luas lahan 546.000 ha, dan pertanian serta tanaman pangan seluas 67.000 ha. Kalau semua dimasukkan, hanya tersisa 500.000 hektare. Berapa ketersediaan lahan yang rill untuk menjadikan Merauke sebagai lumbung pangan nasional?” tanya Benja.

***

SATU setengah jam lamanya kami menyaksikan pemutaran film. Kegiatan ini di selenggarakan oleh mahasiswa IPB yang tergabung dalam Peminat Diskusi Kritis (PADI). Usai kami menonton, moderator langsung bertindak mengarahkan diskusi. Seorang wanita yang tak jauh duduk di sebelahku lalu berdiri setelah ia di persilahkan untuk berbicara. Ia rupanya seorang mahasiwi yang berasal dari Marauke, yang juga tahu persis tentang bagaimana persoalan yang sedang dihadapi masyarakat disana. Ia sangat tergetar usai menyaksikan film The Mahuzes. Semenjak dirinya keluar dan menetap sementara waktu di Bogor untuk kuliah, ia tidak melihat secara pasti tentang kondisi dan situasi di tanah itu. Informasi yang didapat hanya melalui komunikasi pesan singkat atau pembicaraan di telepon genggamnya.

Dalam diskusi yang berlangsung, ia sangat berapi-api dan melancarkan sejumlah kritik. Kritiknya tidak hanya pada pemerintah, tapi juga dari kalangan penggiat sosial, aktivis lingkungan, para akademis, atau peneliti yang sering keluar masuk pintu desa dan hutan hanya untuk mencari kepentingan bahan riset tanpa melakukan kerja-kerja advokasi untuk kepentingan langsung masyarakat.

Barangkali mesti ada konsep baru untuk melakukan kerja-kerja sosial dengan mengikhlaskan sebagian waktu dan tenaga. Ikhlas untuk sementara waktu menanggalkan berbagai atribut, pangkat, dan jabatan. Kerja-kerja sosial seperti yang dilakukan dua orang Jurnalis Ekspedisi Indonesia Biru, dengan rela mereka pergi jauh ke daerah pelosok hanya untuk memahami semua kelakuan para cukong yang selama ini bersemayam di balik gedung-gedung mewah. Penyerobotan tanah yang dialami marga Mahuze di Merauke Papua hanyalah satu keping dari banyaknya persoalan yang terjadi di berbagai daerah.

Bogor, 17 Oktober 2015